Readiness of Local Governments in the Application of Accrual-Based Accounting Standards
Keywords:
Local Government, Accrual Basis,, Government Accounting StandardsAbstract
Major modifications were made to the financial reporting system in Indonesia after the passage of Law Number 71 of 2010 concerning accrual-based Government Accounting Standards (SAP). It is hoped that these alterations will allow for a more accurate depiction of financial standing, the presentation of accurate data on rights and obligations, and the ability to more accurately gauge performance. The purpose of this research is to ascertain whether or not local governments are prepared to switch to a more rigorous system of accounting based on accruals. Descriptive qualitative research describes this kind of study. The objects were collected from the Pangandaran Regency Regional Government for this study. According to the findings, different trainings have been provided by the Pangandaran district government as part of the district's implementation of accrual-based SAP. This is supported by a government legislation that mandates the use of accrual-based SAP by all subnational administrations, including the government of the Pangandaran Regency. There is a lack of human resources and training in preparation for the use of accrual-based accounting standards, such as the still-manual preparation of LKPD.
References
Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
Briando, B., Triyuwono, I., & Irianto, G. (2017). Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(1), 1-17.
Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
Fakhrurazi. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1).
Mardiana, R., & Fahlevi, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan Sap Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2(2), 30-38.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mu’am, A. (2015). Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 2(1), 38-46.
Putra, I. W. G. Y. D., & Ariyanto, D. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 13(1), 14-32.
Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 18(1), 59-70.
Sinaga, J. (2005). Selamat datang standar akuntansi pemerintahan. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1(2), 1-8.
Siregar, B., & Siregar, B. (2001). Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dan, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(1), 31-42.
Watubun, J. S., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (studi di kantor DPPKAD kabupaten situbondo). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 4(2).
Wijaya, H. (2008). Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 tahun 2005) untuk pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Jurnal Akuntansi/Tahun XII No, 3, 313-323.
Yulianti, D., & Nurhazana, N. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. In Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (pp. 56-74).
